Kunjungan KH. A. Hasyim Muzadi ke Libanon: Seminar di Darul Fatwa tentang nasionalisme, Universitas Tripoli, Darul Da’wah, dan Ceramah di masyarakat Indonesia di Libanon, 21-23 Juli 2016.
1. Libanon adalah contoh nyata dari sebuah negara yang masyarakatnya lebih mementingkan ta’asub golongan (ego sektoral) daripada keselamatan negara secara utuh. Sudah dua tahun ini Libanon berjalan tanpa Presiden. Disebabkan karena parlemen yang merupakan jatahnya Kelompok Syiah tidak mampu memilih Presiden karena ada dua calon Presiden dari Kelompok Maronit yang belum bisa diselesaikan.
2. Fenomena tersebut hendaknya menjadi pelajaran untuk Indonesia betapa pentingnya nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Oleh karenanya Mufti Libanon yang relatif lebih netral menyelenggarakan seminar tentang Islam dan nasionalisme, yang sesungguhnya sudah sangat terlambat. Keterlambatan tersebut karena orientasi kelompok-kelompok kepentingan yang lebih percaya kepada kendali luar negeri daripada bersatu diantara bangsanya sendiri.
4. Kalau mereka mengundang Indonesia artinya menganggap bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya kepentingan nasional Indonesia tetapi bermakna universal.
5. Selanjutnya Universitas Tripoli sangat menghargai bahkan mengagumi persatuan Indonesia yang berangkat dari manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah (Imam Syafi’i) yang mampu meletakkan pemikiran Islam tetap pada keasliannya sekaligus dikembangkan dalam bingkai nasionalisme. Pemikiran ilmiah Ahlussunnah Wal Jamaah bukanlah embrio perpecahan terhadap sektoral mazhab yang lain tapi justru mengakomodasinya dalam lintas agama, bingkai nasionalisme, dan pergaulan internasional.
6. Pertemuan dengan Darul Da’wah (Sheikh Abdul Naser Jabry) cukup menarik karena beliau berfikir secara proporsional Dan meletakkan Islam diatas golongan-golongan di dalam Islam itu sendiri. Pemikiran proporsional ini untuk dilaksanakan di Libanon bukanlah sesuatu yang mudah karena keadaan negeri sudah terlanjur berkeping-keping di dalam keta’asubannya.
7. Pertemuan dengan masyarakat Indonesia disampaikan beberapa pokok problem kemasyarakatan dan kenegaraan antara lain masalah narkoba, terorisme, terlantarnya TKI hampir di seluruh dunia, korupsi, dan demoralisasi baik demoralisasi di kalangan masyarakat maupun sebagian Dari penyelenggara negara. Kementerian Agama Dan Dewan Pertimbangan Presiden selalu berupaya untuk mengatasi masalah tersebut oleh karenanya perlu bersama-sama dengan seluruh masyarakat bangsa agar tetap dapat mempertahankan dan mengembangkan Islamisme dan nasionalisme Indonesia.
