Surabaya: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, K.H. Hasyim Muzadi, menyarankan pemerintah menginvestigasi kasus perusakan rumah ibadah di Aceh. Menurut dia, ada dua hal yang harus diinvestigasi, yakni dari sisi kejadian dan adanya desain atau rencana terselubung.
“Investigasi bisa dilakukan di dua sisi itu,” ujar mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu di sela menghadiri acara pertemuan Hikmah Hijriah untuk Restorasi Indonesia dalam rangkaian HUT ke-4 Partai NasDem, di Kantor DPW NasDem Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (15/10/2015) malam.
Menurut Hasyim, terjadinya kasus di Aceh ini karena lemahnya koordinasi antara badan intelijen di semua sektor pemerintahan, yakni Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen kepolisian, intelijen TNI, intelijen pemerintah daerah, maupun intelijen kejaksaan. “Intelijen tidak bergerak secara simultan, sehingga terjadilah insiden itu,” katanya.
Untuk itu, dia berharap pemerintah meningkatkan kemampuan dalam sisi keamanan dan sistem. “Sebab, meski neokomunisme sudah lama hilang, tapi tidak seutuhnya hilang. Maka itu pemerintah harus meningkatkan keamanan, juga memberi penyadaran terhadap masyarakat,” tuturnya.
Hasyim juga heran dengan sejumlah kasus besar yang berlangsung pada hari besar umat Islam. Di antaranya kasus di Tolikara, Papua, yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri pada Jumat, 17 Juli. Lalu kasus sandal berlafaz mirip Allah di Jawa Timur pada Selasa 13 Oktober atau bertepatan dengan tahun baru Hijriyah. Di hari yang sama juga terjadi kasus perusakan rumah ibadah di Aceh Singkil.
“Insiden ini adalah rentetan kasus-kasus yang perlu diinvestigasi mendalam oleh pemerintah,” ujar dia.
UWA
